LBJ - Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan mengenai berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari saat menghadiri sidang PHPU di MK (Foto : IG@ kpu_ri)
LBJ – Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari memberikan penjelasan mengenai berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya dan lembaga yang dipimpinnya.
Tudingan tersebut meliputi penggunaan private jet, kehidupan malam, dan perilaku tidak pantas lainnya. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat antara Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Penggunaan Jet Pribadi Untuk Kepentingan Logistik
Menanggapi tudingan tersebut, Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa penggunaan pesawat tersebut memang dilakukan oleh KPU namun bukan untuk kepentingan pribadi.
Baca juga : Indonesia Kecam Aksi Blokade Bantuan Kemanusiaan oleh Warga Israel di Gaza
Menurut Hasyim pesawat memang disewa KPU untuk memonitor logistik Pemilu 2024 di berbagai daerah.
“Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” jelas Hasyim.
Baca juga : Sayap Pesawat Garuda Terbakar, Jemaah Calon Haji Mendarat Darurat di Makassar
Ia menekankan bahwa pesawat tersebut digunakan secara strategis untuk memastikan distribusi logistik pemilu, terutama surat suara, dapat terkirim tepat waktu ke berbagai daerah.
Reaksi atas Sindiran Gaya Hidup Hedonistik
Sebelumnya, Riswan Tony dari Fraksi Partai Golkar melontarkan sindiran tentang gaya hidup hedonistik yang dijalani oleh anggota KPU, yang ia bandingkan dengan tokoh fiksi Don Juan.
“Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy nih cengar-cengir saja nih,” ujar Tony dalam rapat tersebut.
Baca juga : Polri Minta Maaf Lakukan Rekayasa Lalu Lintas Selama WWF di Bali
Tapi Hasyim berdalih dan menegaskan pentingnya pengadaan logistik dalam waktu yang sangat terbatas dan tantangan yang dihadapi oleh KPU.
Dia juga mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan dalam distribusi logistik pemilu.***
COMMENTS