Kepala Otorita IKN dan Wakilnya Mengundurkan Diri

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengundurkan diri (@bambangsusantono)

LBJ – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan.

“Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala otoritas IKN,” kata Pratikno.

Presiden telah menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan mereka. Pengunduran diri ini disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah mereka berikan.

Baca juga: Febri Diansyah Dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Syahrul Yasin Limpo

Menindaklanjuti hal itu, Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Selain itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni diangkat sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

“Sekaligus Pak Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan mengangkat Wakil Menteri ATR sebagai Wakil Otorita IKN,” tambah Pratikno.

Presiden meminta Basuki dan Raja Juli untuk menjamin percepatan pembangunan dengan sebaik-baiknya, sesuai visi pada rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Baca juga: Kasus ART Lompat dari Lantai Tiga, Penyalur Tenaga Kerja Terancam 15 Tahun Penjara

Pengangkatan pejabat baru ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dan percepatan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menjadi salah satu proyek strategis pemerintah. Dengan latar belakang yang kuat di bidang infrastruktur dan agraria, Basuki dan Raja Juli diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam pembangunan IKN.***