LBJ - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah memberikan izin mengolah tambang, hanya kepada organisasi masyara
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah memberikan izin tambang, hanya kepada ormas keagamaan yang membutuhkan (Foto:bkpm_id).
LBJ – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah memberikan izin mengolah tambang, hanya kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang bersedia dan membutuhkan.
Pernyataan Bahlil tersebut merespons penolakan beberapa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) terhadap tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.
Dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Bahlil menjelaskan bahwa penolakan adalah hal yang wajar dan menghargai perbedaan pandangan di negara demokrasi ini.
Pemerintah tetap akan menawarkan kesempatan ini kepada pihak yang bersedia dan membutuhkan. “Yang jelas kami akan menawarkan. Sudah barang tentu ada yang menolak, ini kan kita mau berikan kepada yang mau. Kalau yang menolak, apa boleh buat, berarti kan gak membutuhkan. Kita berikan kepada yang membutuhkan,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).
Penolakan dari ormas keagamaan ini, menurut Bahlil, terjadi karena masalah komunikasi. Ia menyatakan bahwa karpet merah dari Presiden Jokowi baru diberikan belakangan ini, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Baca juga : Viral Klarifikasi Nasarius: Plaza Indonesia Tuai Kritikan Pedas
Upaya Komunikasi
Bahlil optimis bahwa dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat diselesaikan. “Kalau ditanya bahwa ada yang menolak atau menerima, biasa saja. Kalau menolak, gak apa-apa lah, kita hargai. Tapi feeling saya, tidak ada masalah yang tidak selesai. Semua akan diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dengan baik, namun pihaknya siap memberikan penjelasan lebih lanjut. Bahlil juga merespons santai penolakan dari KWI, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya, dengan harapan bahwa komunikasi yang lebih baik akan membawa pemahaman yang lebih baik pula.
Baca juga : Basuki Hadimuljono: Progres Infrastruktur IKN Capai Tahap Penting
Sikap Muhammadiyah dan PGI
Ketua PP Muhammadiyah, bidang Tabligh, Dakwah Komunitas, Kepesantrenan, dan Pembinaan Haji-Umrah, Saad Ibrahim, mengatakan bahwa izin dari Presiden Jokowi ini adalah hal baru dan masih dalam tahap pembahasan terkait aspek positif, negatif, serta kapasitas Muhammadiyah dalam menerima tawaran tersebut.
Mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, bahkan skeptis dengan tawaran ini, menyebutnya sebagai jebakan. Namun, Bahlil yakin bahwa dengan penjelasan yang baik, pihak Muhammadiyah akan memahami maksud pemerintah.
Ketua umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom, juga menyatakan bahwa PGI masih mengkaji langkah pemerintah tersebut. Ia menegaskan bahwa tambang bukanlah bidang pelayanan PGI dan organisasi ini tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. “Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI,” kata Gomar.
Gomar juga menyinggung peran PGI yang aktif mendampingi korban imbas usaha tambang, sehingga terlibat langsung dalam usaha tambang dapat membuat PGI berhadapan dengan dirinya sendiri dan berpotensi kehilangan legitimasi moral.
Respons Bahlil terhadap penolakan ormas keagamaan ini menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Ia menghargai perbedaan pendapat dan yakin bahwa dengan dialog yang tepat, semua pihak dapat mencapai pemahaman yang lebih baik.***
COMMENTS